iWarta.com – Perbandingan anggaran antara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya perubahan arah prioritas belanja negara. Jika IKN menjadi simbol pembangunan infrastruktur jangka panjang, MBG hadir sebagai program yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.
Berdasarkan data anggaran yang tersedia, pembangunan IKN pada tahap awal periode 2022–2024 telah menyerap sekitar Rp75,8 triliun dari APBN. Pemerintah kemudian melanjutkan komitmen pembangunan IKN melalui alokasi sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029, terutama untuk penyelesaian pembangunan fasilitas pemerintahan.
Dengan demikian, total komitmen anggaran APBN untuk pembangunan IKN hingga 2029 berada di kisaran Rp124,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, fasilitas pemerintahan, serta pengembangan kawasan ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan masa depan.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki skala anggaran yang jauh lebih besar dalam waktu relatif singkat. Pada tahun pertama pelaksanaannya, realisasi anggaran MBG mencapai sekitar Rp51,5 triliun, kemudian pemerintah menyiapkan alokasi hingga Rp335 triliun pada APBN 2026 untuk memperluas cakupan program kepada masyarakat penerima manfaat.
Perbedaan karakter kedua program tersebut membuat pola penganggarannya berbeda. IKN merupakan belanja modal (capital expenditure) yang diarahkan untuk pembangunan aset fisik jangka panjang. Sementara MBG termasuk program belanja sosial berkelanjutan (recurring expenditure) yang membutuhkan pendanaan rutin untuk menjaga keberlanjutan layanan makanan bergizi bagi masyarakat.
More Read
Dari sisi nilai anggaran, alokasi MBG tahun 2026 bahkan disebut hampir tiga kali lipat dibandingkan total gabungan anggaran APBN pembangunan IKN sejak tahap awal hingga proyeksi 2029. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran perhatian fiskal dari pembangunan infrastruktur menuju investasi manusia melalui program sosial berskala nasional.
Meski demikian, kedua program memiliki tujuan yang berbeda. IKN diarahkan untuk membangun fondasi infrastruktur pemerintahan dan pusat ekonomi baru, sedangkan MBG bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya generasi muda.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai IKN dan MBG bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah dari APBN mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.
