YOGYAKARTA – Media sosial kembali menjadi “pengadilan alternatif” bagi para pekerja yang merasa hak-haknya diabaikan. Kali ini, sorotan publik tertuju pada industri penyiaran di Yogyakarta. Sebuah utas (thread) yang ramai di platform Threads menyelidiki dugaan praktik eksploitasi kerja di salah satu stasiun radio di Kota Pelajar tersebut.
Kasus ini menjadi viral bukan hanya karena isu keterlambatan gaji—sebuah masalah klasik yang sayangnya masih lazim di Indonesia—melainkan karena adanya ironi yang menyertainya. Di saat para mantan karyawan berteriak menuntut hak mereka yang tertunggak, perusahaan radio tersebut justru dengan percaya diri membuka rekrutmen pegawai baru (open hiring).
Ironi “Open Hiring” di Tengah Tunggakan
Isu ini bermula dari unggahan akun @arnill_16, yang menyuarakan keresahannya secara lantang. Dalam utasnya, ia menyoroti ketimpangan prioritas manajemen.
“ADA LOH RADIO DI JOGJA YANG GAK NGEGAJI KARYAWANNYA!! Hutang Gaji gak tuh!!” tulisnya. Emosinya tampak memuncak ketika melihat perusahaan tersebut seolah menutup mata terhadap kewajiban masa lalu demi merekrut tenaga kerja baru. “Tapi, si radio ini malah berani buat hiring tim baru, KOCAK!!! Minimal lunasin dulu boss gaji-gaji kita,” sindirnya pedas.
More Read
Unggahan ini seketika memicu diskusi luas mengenai nasib pekerja kreatif, yang seringkali dianggap bekerja atas dasar passion namun minim perlindungan finansial. Akun lain, @radheluth, turut memvalidasi keluhan tersebut. Sebagai mantan pekerja paruh waktu (part-timer), ia mengaku sedih melihat profesionalitas tim dibalas dengan ketidakjelasan.
“Jujur sedih sih… Selama kerja dulu, gue dan tim sebenernya udah berusaha profesional dan terus sabar nunggu hak yang sampai sekarang belum juga turun,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa masalah ini telah mencederai etika profesional. “Miris.. apalagi di saat kewajiban ke tim lama belum diberesin mereka ‘open hiring’ lagi.”
Teror Psikologis: Dibuntuti hingga ke Rumah
More Read
Namun, aspek yang membuat kasus ini menyita perhatian warganet dari berbagai daerah di Indonesia adalah adanya dugaan intimidasi. Hal ini mengubah narasi dari sengketa hubungan industrial menjadi isu keselamatan diri.
Ketika didesak netizen untuk menyebutkan nama radio secara gamblang (spill the name), pengunggah utama, @arnill_16, menolak dengan alasan keamanan. Ia membeberkan pengalaman mengerikan di masa lalu saat mencoba menuntut haknya. Bukan solusi yang didapat, melainkan tekanan psikologis.
“Dulu waktu saya berani nentang mereka, malah saya yang ditekan,” akunya. Bahkan, intimidasi tersebut merembet hingga ke ranah privasi. “Sampai mereka berani mengikuti saya sampai ke tempat tinggal saya. Puji Tuhan saya masih dilindungi,” tambahnya. Pengakuan ini memicu kemarahan publik yang menilai tindakan tersebut sudah melampaui batas kewajaran hubungan kerja.
Spekulasi Liar dan Cermin Industri Media
Meski nama radio tidak disebutkan secara eksplisit, kolom komentar dipenuhi spekulasi warganet. Berdasarkan petunjuk lokasi dan ciri-ciri yang disebutkan, dugaan kuat mengarah pada sebuah radio anak muda berinisial “SWG” atau yang mengudara di frekuensi “101.7 FM”. Namun, hingga berita ini diturunkan, nama tersebut masih sebatas dugaan netizen karena belum ada konfirmasi resmi.
Kasus di Yogyakarta ini hanyalah puncak gunung es dari masalah ketenagakerjaan di industri kreatif nasional. Fenomena “gaji ditahan” hingga intimidasi terhadap pekerja yang vokal, menunjukkan masih lemahnya posisi tawar pekerja media di hadapan korporasi. Viralitas kasus ini di media sosial diharapkan menjadi alarm bagi para pemangku kebijakan dan perusahaan media untuk lebih serius membenahi tata kelola sumber daya manusia mereka, sebelum “pengadilan netizen” mengambil alih sepenuhnya.
