(Yogyakarta, DIY) – WAM Group Indonesia dan sejumlah pemerhati serta ahli di bidang digitalisasi sistem kepelabuhan mendukung upaya Pemerintah Prabowo Subianto untuk segera melakukan digitalisasi sistem kepelabuhan di seluruh Indonesia. Digitalisasi sistem kepelabuhan dinilai mutlak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perhubungan laut.
Saat beraudensi dengan pihak kementerian Perhubungan, dikatakan oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana bahwa pemerintah mendukung upaya perbaikan sistem kepelabuhan, termasuk dari sisi perijinan dan lainnya. Ia menyampaikan, Presiden Prabowo juga telah memberi sinyal untuk membangun sistem digitalisasi kepelabuhan di berbagai daerah untuk mengurangi kebocoran atau pemborosan.
“Jadi terkait PNBP karena itu juga termasuk target Presiden Prabowo Subianto , dan tahun ini optimis ya PNBP kita bisa di atas bisa sampai 13 triliun. Karena sekarang PNBP kita itu sebenarnya 11 triliun,” jelas Suntana.
Wakil Menteri Kementerian Perhubungan, Suntana menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di sektor transportasi. Digitalisasi layanan, penggunaan big data untuk perencanaan lalu lintas, serta pengembangan transportasi ramah lingkungan menjadi prioritas pemerintah ke depan.
“Kita harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Transportasi masa depan harus pintar, hijau, dan responsif terhadap kebutuhan,” jelas Suntana.
Sementara itu, Wahyono Bimarso Pemerhati Kepelabuhan mengatakan digitalisasi sistem kepelabuhan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perhubungan laut.
“Pemerintah dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat bekerja sama untuk mengimplementasikan teknologi digital yang mutakhir dan terintegrasi di berbagai pelabuhan,” jelas Wahyono Bimarso
“Diharapkan dengan adanya implementasi teknologi tersebut dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau pelaku usaha, mendorong peningkatan penerimaan PNBP dan memudahkan jajaran management di Kemenhub dalam memonitor, menganalisis, dan mengambil keputusan strategis ke depan,” jelas
Wahyono menyebut digitalisasi sebagai bentuk dukungan terhadap Kementerian Perhubungan, terutama kerjasama sistem monitoring dan pengelolaan aset manajemen pelabuhan. Ia menegaskan bahwa diperlukan implementasi teknologi yang mutakhir, terotomasi, mobile, menyeluruh, dan terintegrasi untuk meningkatkan penerimaan PNBP.
Guna mencapai tujuan tersebut diperlukan penerapan teknologi yang mutakhir, terotomasi, mobile, menyeluruh dan terintegrasi mulai dari proses transaksi di lapangan sampai pelaporan, serta dashboard ke Kementerian Perhubungan RI.
Ia menegaskan diperlukan implementasi TOS yang terstandardisasi di setiap pelabuhan atau perairan tempat terjadinya transaksi.
“Itu melalui Sistem TOS (Terminal Operating System) yang terstandardisasi oleh Ditjen Hubla dan terintegrasi dengan INAPORTNET, Asset Management dengan penerapan IoT, serta Electronic PNBP (E-PNBP) terstandardisasi di lingkungan Kemenhub,” pungkas Wahyono.
Pakar teknologi informatika pelabuhan, Fajar Saptono mengatakan bahwa teknologi digital yang terintegrasi dapat lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan setoran PNBP di berbagai pelabuhan. Ia memberikan contoh teknologi digital yang bisa dimanfaatkan di pelabuhan untuk meningkatkan PNBP adalah penerapan sistem Internet Of Things (IoT).
Secara sederhana dia menjelaskan cara kerja sistem IoT adalah dengan memasang alat/sensor pada kapal-kapal tunda untuk memandu kapal-kapal yang masuk dan keluar pelabuhan. Masing-masing alat/sensor memiliki semacam nomor IMEI (seperti handphone) dan terpantau melalui satelit.
Setelah alat sensor terpasang selanjutnya dilakukan proses Geofence di area tertentu sehingga dapat diketahui status masuk dan keluar kapal dari pelabuhan, di mana hal tersebut menjadi obyek/dasar pemungutan PNBP.
“Setiap kapal tunda yang bergerak keluar atau masuk pelabuhan akan terpantau secara realtime dan online melalui sistem Electronic PNBP (E-PNBP) yang terpasang di Kementerian Perhubungan,” kata Fajar Saptono. (rsa)
