(JAKARTA) – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) akan segera menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XII yang diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi sekolah swasta sebagai mitra strategis pemerintah dan menjawab berbagai tantangan pendidikan di seluruh Indonesia. Berbagai provinsi menyuarakan harapan besar agar Munas kali ini menghasilkan keputusan yang berpihak, adil, dan membawa dampak nyata, terutama terkait pendanaan, kesejahteraan guru, dan pemerataan mutu.
Sejumlah BMPS Provinsi menekankan pentingnya Munas XII sebagai ajang konsolidasi dan kolaborasi.
• Kalimantan Selatan berharap Munas menjadi momentum memperkuat kolaborasi nasional antarperguruan swasta, khususnya dalam peningkatan mutu layanan dan penguatan regulasi yang berpihak pada sekolah swasta.
• Sumatera Barat dan Kalimantan Utara sama-sama berharap hasil Munas dapat menjadi energi baru bagi BMPS di provinsi dan kabupaten/kota, serta mendorong konsolidasi, kolaborasi, dan inovasi dengan pemerintah dan masyarakat.
• Papua melihat Munas sebagai wadah untuk menyusun strategi bersama, memperkuat kerja sama, dan menyuarakan masukan strategis kepada pemerintah terkait kebijakan pendidikan.
Masalah kebijakan yang adil dan berpihak, pendanaan, serta kesejahteraan guru menjadi isu krusial yang diangkat hampir di seluruh daerah.
• Maluku Utara menyuarakan agar alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 20% untuk pendidikan dapat terealisasi nyata dan merata, tanpa membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. Mereka juga menuntut agar sekolah swasta—yang disebut “sekolah rakyat”—tidak lagi mengalami ketidakadilan atau ketidakberpihakan dari penentu kebijakan.
• Banten mengharapkan keputusan yang memperkuat pendanaan, melindungi guru swasta, serta membuka akses pendidikan berkualitas bagi seluruh anak Banten, terutama di tengah tantangan ketimpangan layanan dan keterbatasan pendanaan.
• Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah secara spesifik meminta BMPS memperkuat peran advokasi dalam memperjuangkan peningkatan sarana-prasarana, kesejahteraan guru, serta kebijakan pendanaan yang lebih berkeadilan.
• Jambi menyoroti bahwa masalah krusial yang harus menjadi program prioritas BMPS adalah PPDB, kesejahteraan guru, dan pemenuhan fasilitas dasar pendidikan di daerah.
BMPS Bali menyampaikan permintaan yang tegas kepada pemerintah:
• Stop membangun sekolah baru.
• Ujian Nasional (UN) dihentikan sepenuhnya dan diganti dengan EBTANAS (EBTA) sesuai UU.
• Penerimaan Siswa Baru (SPMB/PPDB) untuk sekolah negeri dilaksanakan secara jujur, sesuai kemampuan akademik, melalui seleksi, dan dibatasi maksimal menerima 10 kelas per sekolah.
• Guru didistribusikan secara adil dan merata antara sekolah negeri dan swasta.
Selain itu, BMPS Jambi mendesak agar Munas menyusun AD/ART yang disesuaikan dengan kebutuhan mutakhir perguruan swasta, serta menyusun Rencana Strategis (Renstra) & Rencana Operasional (Renop) Nasional. Di sisi lain, Sumut mengusulkan agar BMPS diberi kewenangan dan anggaran dari Pemerintah untuk melakukan Diklat sebagai Fasilitator bagi yayasan, kepala sekolah, dan guru.
Harapan besar juga ditujukan pada hasil Munas XII terkait kepengurusan dan keputusan strategis:
• Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur mengharapkan Munas berjalan aman, lancar, tertib, damai, dan melahirkan kepengurusan yang aspiratif, akomodatif, serta dapat meningkatkan mutu Pendidikan Indonesia.
• NTT berharap kepemimpinan baru di BMPS Nasional dapat menentukan nasib sekolah swasta untuk “naik kelas” dan meningkatkan posisi tawar di mata pemerintah.
• Sulawesi Tenggara menekankan agar Munas melahirkan keputusan yang mempersatukan, kepengurusan nasional yang visioner, inklusif, dan amanah, serta menetapkan arah kebijakan strategis yang progresif dan relevan.
• BMPS Jambi menegaskan bahwa pengurus BMPS harus diisi oleh personal yang memiliki kedekatan dan kekuatan politik agar eksistensi BMPS memperoleh pengakuan secara politik.
Secara keseluruhan, Munas XII diharapkan menjadi titik balik kebangkitan bersama untuk menghadirkan pendidikan yang lebih merata, manusiawi, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa. (Rsi)
